Deddy Sitorus Sebut Pilkada 2024 Gagal, 60 Persen Harus PSU!
JAKARTA,quickq安卓版安卓下载 DISWAY.ID- Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menilai pelaksanaan Pilkada 2024 gagal total.
Hal ini merujuk pada fakta bahwa hampir 60 persen Pilkada di 545 daerah harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
BACA JUGA:Bak Cek VAR, MK Batalkan Kemenangan Istri Menteri Yandri di Pilbup Serang: Ada Cawe-cawe Mendes!
BACA JUGA:26 Rekomendasi PSU Bawaslu Tak Ditindaklanjuti KPU
Hal tersebut disampaikan saat rapat bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis 27 Febuari 2025.
Menurut Deddy, total 310 daerah yang terlibat dalam keputusan tersebut, yang mencakup hampir 60 persen dari total Pilkada.
"545 daerah Pilkada, oke, total putusan itu menyangkut 310, bukan berarti di luar 310 itu enggak ada masalah, 310 itu hampir 60 persen dari total Pilkada kita, hampir 60 persen. Gila itu," Katanya.
Deddy pun mengkritik keras penyelenggaraan pemilu yang menurutnya sangat buruk.
BACA JUGA:Arahan Megawati: Kepala Daerah PDIP yang Belum Hadir Retret Wajib Ikut Gelombang 2
"Karena sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah, sah," jelasnya.
Diketahui, Rapat yang digelar oleh Komisi II DPR RI bersama penyelenggara Pilkada, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri, membahas persiapan pemungutan suara ulang (PSU) serta tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024.
Rapat tersebut dihadiri secara daring dan luring oleh para perwakilan KPU dari berbagai daerah yang turut memberikan klarifikasi mengenai persoalan ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menjelaskan bahwa MK memutuskan agar sejumlah daerah menggelar pemilihan ulang, pemungutan suara ulang, pemungutan ulang surat suara, dan rekapitulasi ulang surat suara.
BACA JUGA:Puluhan Kader PDIP Kongkow di Kafe dekat Akmil Magelang, Jadi Ikutan Retret Nih?
- 1
- 2
- »
(责任编辑:娱乐)
- ·Konflik Makin Memanas, Luhut Dilaporkan ke Komnas HAM, Astaga!
- ·Cerita KWT Sari Amerta Giri Gerakkan Perempuan Desa Wanagiri Lewat Pemberdayaan BRI
- ·Anies Baswedan Minta PERBASI DKI Terapkan Ritokrasi: Harus Lakukan Terobosan!
- ·Pelantikan Pj Sekda Akhirnya Batal, Wakilnya Mas Anies Baswedan Kasih Penjelasan, Oh Ternyata...
- ·Jelang 50 Tahun, Asuransi Raksa Pratikara Catat Kinerja Keuangan Konsisten di 2024
- ·Kemenpar Berkomitmen Jadikan Raja Ampat Simbol Pariwisata Berkelanjutan
- ·Lepas dari Bank Mandiri, Aset Rp401 Triliun BSI Bakal Masuk ke Kantong Danantara
- ·Meski Kerap Kerjasama, Pemprov DKI Juga Cabut Izin Kegiatan ACT
- ·Korsel dan China Sepakat Perkuat Hubungan Ekonomi di Semenanjung Korea
- ·Gandeng PMII, McDonald’s Salurkan Kurban Hingga ke Balikpapan
- ·Soal Perpres Perlindungan Jaksa Oleh TNI
- ·Emiten Properti Grup Bakrie (JGLE) Ungkap Rencana Konversi Utang Rp781,30 Miliar, Telisik Detailnya
- ·Kejati DKI Jakarta Bantah Penyidikan Kasus Penganiayaan Mario Dandy Lama, karena Bolak
- ·Mahfud MD Tegaskan Presiden Jokowi Tidak Pernah Minta Maaf ke PKI
- ·Melejit 52% dalam Sepekan, Saham Emiten Logistik MPXL Masuk Radar UMA
- ·Kronologi Penganiayaan Oleh Anak Pejabat Polda Sumut, Berakhir Pencopotan Jabatan
- ·mahakaX Dukung Kolaborasi Republika dan Sahabat
- ·Bareskrim Polri Kembali Panggil Dito Mahendra, Berikut Pasal yang Dikenakan
- ·UMKM RI Mampu Tembus Pasar Global Lewat Pemberdayaan Masyarakat
- ·Negara Lagi Gak Baik, Firli KPK Malah Cabut Piknik ke Yogya