Singgung Kerugian Negara Rp 8 Triliun, Surya Paloh Minta Kejagung Selidiki Mendalam
JAKARTA,quickq官网下载电脑版最新 DISWAY. ID--Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyinggung terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan kadernya, Jhonny G Plate.
Menurut Surya Paloh, kasus tersebut perlu diselidiki lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran atas kasus korupsi tersebut.
Salah satunya, yaitu terkait dana Rp 500 juta untuk anak-anak, sehingga membuat negara mengalami kerugian hingga Rp 8 triliun.
BACA JUGA:Johnny G Plate Ditahan Kejagung, Ini Profil Sekjen Partai Nasdem yang Jabat Menteri Kominfo
"Ada pengakuan yang menyatakan ia meminta Rp 500 juta untuk anak-anak setiap bulannya. Dengan proyek negara kerugian Rp 8 triliun," ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei 2023.
Surya Paloh menilai bahwa dana tersebut perlu ditelusuri lebih mendalam agar bisa tahu apakah Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI itu terlibat atau tidak.
"Kalau tidak ada pendalaman lebih untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih memberatkan. Ya semakin lebih sedih lagi kita terlalu mahal dia untuk diborgol," kata Surya Paloh.
"Dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai terlalu mahal, terlalu mahal," lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Jhonny G Plate sebagai tersangka kasus penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.
BACA JUGA:Kejagung Dalami Dugaan Aliran Korupsi Plate ke Parpol
"Saat ini JP selaku tersangka dan telah langsung dilakukan penahanan," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Kuntadi di Gedung Bundar, Rabu, 17 Mei 2023 lalu.
Adapun kasus korupsi ini, kata Kuntadi, bukanlah tindak pidana biasa, di mana dari budget 10 triliun rupiah 80 persen dikorupsi.
Hal tersebut dikarenakan dalam proyek ini, pemerintah memberikan dana sebesar Rp 10 triliun, sementara itu, kerugian negara sebesar Rp 8 triliun.
Oleh sebab itu, saat ini penyidik pidana tak hanya fokus terkait penindakannya, tapi juga terkait pemulihan kerugian keuangan negara.
(责任编辑:探索)
- ·Akui Kesalahan, Lucky Hakim Minta Maaf Setelah Liburan ke Jepang Tanpa Izin
- ·Lantik 67 Pejabat Struktural dan Fungsional, Begini Harapan Menteri AHY untuk Kementerian ATR/BPN
- ·Selamat! Film JUMBO Tembus 10 Juta Lebih Penonton, Paling Sukses Sepanjang Masa
- ·Cara Cek Bansos BPNT Rp400 Ribu Cair Oktober 2024, Bisa Lewat HP
- ·Suara Aziz Yanuar Menggelegar: Habib Rizieq Shihab Tak Pantas Dipenjara!
- ·Anggota DPR RI Anwar Sadad Mangkir Panggilan KPK terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim
- ·Gus Miftah Dapat Tugas Bidang Toleransi di Kabinet Prabowo Subianto
- ·Simak Kunci Jawaban Sulingjar Paket A Guru SD
- ·Pengurus Warga Perumahan Permata Buana Pastikan Tak Ada Pungli
- ·Ekonom INDEF Sebut APBN RI Bisa Boncos Rp 1.100 Triliun, Kabinet Prabowo Bisa Apa?
- ·Toyota Meluncurkan SUV Hasil Kawin Silang BYD?
- ·Anggota DPR RI Anwar Sadad Mangkir Panggilan KPK terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim
- ·Penumpang Mendadak Melahirkan Saat Pesawat Bersiap Lepas Landas
- ·5 Jenis Love Language, Apa Bahasa Cintamu?
- ·Suara Aziz Yanuar Menggelegar: Habib Rizieq Shihab Tak Pantas Dipenjara!
- ·Purnatugas dari Presiden, Jokowi Titip Pesan Menyentuh ke Cagub Jateng Ahmad Luthfi
- ·Ini Pesan Teten Masduki untuk Menteri Koperasi dan UMKM Budi Arie
- ·Anggota DPR RI Anwar Sadad Mangkir Panggilan KPK terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim
- ·Jelang 50 Tahun, Asuransi Raksa Pratikara Catat Kinerja Keuangan Konsisten di 2024
- ·Prabowo Setuju Gaji Hakim Dinaikkan, 'Mereka Punya Harga Diri, Tak Boleh Dibeli atau Disogok'