Anies Sebut Masalah HAM di Papua Terjadi Karena Tak Adanya Keadilan
时间:2025-06-03 19:44:51 出处:知识阅读(143)
JAKARTA,quickq加速器手机版 DISWAY.ID- Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan permasalahan di Papua bukan terkait kekerasan. Namun, permasalahan yang terjadi disana adalah tidak adanya keadilan.
Permyataan itu disampaikan Anies untuk menjawab pertanyaan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto terkait strategi penyelesaian masalah di Papua saat debat pertama pada Selasa 12 Desember 2023.
"Masalahnya bukan kekerasan, karena kita bicara kekerasan di Jakarta saja ada tiga pandangan: ada yang menganggap ini terorisme, separatisme, kriminal," terang Anies.
BACA JUGA:Singgung Soal Solusi Perdamaian di Papua, Prabowo Kembali Joget Gemoy
BACA JUGA:Anies Klaim Jadi Gubernur Jakarta yang Paling Banyak Beri Izin Pendirian Rumah Ibadah
"Di Jakarta saja ada perbedaan pandangan. Apa masalahnya? Tiadanya keadilan di Tanah Papua, itu masalah utama," tegas Anies.
Anies menilai untuk membuat kedamaian bukan hanya menghilangkan kekerasan. Namun, perlu adanya keadilan untuk menciptakan sebuah kedamaian itu.
"Tujuannya bukan semata-mata tentang meniadakan kekerasan karena damai bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan itu prinsip utamanya," kata Anies.
BACA JUGA:Myanmar Menyalip Afghanistan Sebagai Produsen Opium Terbesar Dunia
BACA JUGA:Anies Singgung Milenial Bisa Jadi Cawapres: Ada Ribuan Milenial Peduli Bangsa Tapi Dihadapi Benturan dan Gas Air Mata
Anies kemudian mengungkapkan strategi kedua untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Papua yaitu dengan menghadirkan keadilan.
"Kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastiakn semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua dengan co-partisipasif," pungkasnya.
猜你喜欢
- Darmo: PLN Butuh Rp3.000 Triliun
- Kabar Baik, Harga Baterai Kendaraan Listrik Turun Tajam, Mobi Listrik Jadi Murah Dong?
- Sofyan Sedang di Prancis, KPK Tak Khawatir Jika Kabur?
- AHY Sebut Anggaran Wajib 5 Persen APBN Dalam UU Kesehatan Harusnya Dipertahankan
- Kejari Depok Belum Terima Salinan Putusan Buni Yani, Ada Apa dengan MA?
- Sudah Capai 74%, Pupuk Kaltim Targetkan 100.000 Hektare Lahan Tergabung dalam Program MAKMUR 2025
- Permintaan Menko PMK Pada Warga Muhammdiyah yang Rayakan Idul Adha Hari Ini
- Eks Menteri Keuangan Dipanggil KPK, Kasusnya?
- Penggila Kopi Wajib Simak, Ini 5 Bahaya Minum Kopi Setiap Hari