会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres!

Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres

时间:2025-06-12 14:09:08 来源:quickq加速器在哪下 作者:综合 阅读:606次

JAKARTA,quickq软件官方下载 DISWAY.ID- Komisi II DPR RI bakal menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi 0%.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, nantinya keputusan MK terhadap uji materi uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu akan dibahas dalam rapat pimpinan yang kemudian diproses di Komisi II selaku komisi yang membidangi urusan kepemiluan.

Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres

Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres

BACA JUGA:Begini Respons Golkar Soal Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, Mendadak Banget!

Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres

BACA JUGA:Ada Andil Partai Gelora di Balik Putusan MK Soal Ambang Batas Dukungan Cakada, Bumerang Buat KIM Plus?

Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres

"Mekanismenya masuk nanti di rapim [rapat pimpinan], kemudian di bamus [badan musyawarah] dan itu ada di Komisi II. Jadi prosesnya nanti akan masuk di Komisi II" kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2025.

Puan menyebut, kemungkinan keputusan itu akan dibahas oleh Komisi II pada pekan ini.

"Ya, sepertinya akan ada agenda rapat-rapat di Komisi II terkait dengan hal itu," ucap dia.

Sebelumnya, MK menghapus presidential threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan capres maupun cawapres karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

BACA JUGA:MK Hapus Presidential Threshold 20%, Partai Demokrat: Masyarakat Lebih Banyak Pilihan

BACA JUGA:Dasco Khawatir Fungsi Legislasi DPR Terganggu Jika Parliamentary Threshold Dihapus

Dengan adanya putusan tersebut, MK menyatakan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon capres dan cawapres.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK Suhartoyo.

(责任编辑:知识)

相关内容
  • 3 Kementerian Bahas Keputusan Libur Sekolah Sebulan Selama Ramadan
  • Usai Heboh Jual Lauk Dendeng Babi, Nama Aceh di Etalase Nasi Uduk 77 Telah Dicopot
  • 出国学习插画专业,哪个国家是首选?
  • Terpopuler: Yenny Wahid Balas Sindiran Cak Imin, Megawati soal Capres PDIP
  • Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Dibuka Hari Ini 4 Februari 2025, Ini Jadwal Lengkap dan Syaratnya
  • 英美知名艺术设计类大学排名一览表
  • 艺术专业本科留学作品集创作的四大标准解读!
  • Menko Luhut Tangani Polusi Udara : Kita Akan Ambil Semua Langkah
推荐内容
  • Alasan KKP Minta Hentikan Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, Danlantamal III Pasang Badan
  • Tidur Pakai AC Setiap Hari Bikin Paru
  • 制作出国留学作品集,你需要满足这些要求!
  • Update COVID
  • Bukan dari Kantong Prabowo, Istana Pastikan Retreat Kepala Daerah Pakai Duit Pemerintah
  • Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Pengamat: Ini Puncak Kemarahan Jokowi