Prabowo Ajak Sektor Swasta Dalam dan Luar Negeri Terlibat dalam Proyek Infrastruktir Indonesia
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak sektor swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk terlibat secara maksimal dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dalam pernyataannya, Prabowo secara terbuka mengakui bahwa di sektor konstruksi fisik, investor swasta, khususnya dari luar negeri sering kali menunjukkan efisiensi dan ketepatan waktu yang lebih tinggi dibandingkan institusi negara.
“Saya percaya pada peranan negara yang kuat, terutama dalam mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan memperbaiki pendidikan. Tapi saya juga tahu, di bidang-bidang tertentu, terutama konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu sambil menghemat anggaran yang besar,” ujar Prabowo dalam acara International Conference of Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur yang dinilai menjadi fondasi utama menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah, menurutnya, tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan dunia usaha dianggap krusial.
Untuk mendukung kolaborasi ini, Prabowo juga menyatakan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi mekanisme kemitraan antara pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership/PPP), termasuk dalam hal penyederhanaan regulasi dan perizinan investasi.
“Saya mengundang sektor swasta dari dalam dan luar negeri untuk ikut terlibat sebesar-besarnya dalam pembangunan infrastruktur kita,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Bentuk Badan Otorita Penerimaan Negara, Ada Panglima TNI hingga Kapolri Jadi Petinggi
Langkah ini sejalan dengan strategi besar pemerintah yang mengutamakan efisiensi anggaran dan percepatan penyelesaian proyek, terutama di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan jangka panjang yang kian mendesak.
Prabowo menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan berarti melepas tanggung jawab negara, tetapi justru bagian dari strategi untuk mengoptimalkan kekuatan nasional dan global demi kesejahteraan rakyat.
(责任编辑:综合)
- Catat! 5 Larangan Pada Bendera Merah Putih, Terbukti Melanggar Kena Denda Rp500 Juta
- Sukarela Mau Di
- Beragam Jurus Uni Eropa Tingkatkan Daya Saing Industri Guna Lawan Tarif AS
- Penglihatan Hilang Sebelah, Wanita Ini Justru Didiagnosis Kanker Paru
- MK Ubah Aturan Ambang Batas Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Tanpa Punya Kursi DPRD!
- Offer大爆炸丨5分钟get被伦时pick的作品集的小秘密
- 范德堡大学排名及申请条件解析
- Gak Bisa, Tito Gak Berwenang Copot Anies
- Jokowi Berikan Gelar Kehormatan untuk Surya Paloh, Luhut, Airlangga, hingga Prabowo
- 如何申请国外艺术院校?
- Wakilnya Anies Baswedan Ngaku Tahu Acara Habib Rizieq dari Medsos
- 69.461 Data User Coinbase Bocor: Dari Nomor Rekening Bank hingga KTP
- Menhub Budi Karya Kenalkan Logo Harhubnas 2024, Lambangkan Kesuburan dan Kemakmuran Bangsa Indonesia
- Hakim Tolak Eksepsi AG Pacar Mario Dandy, Sidang Dilanjutkan ke Pemeriksaan Saksi