会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Tanggapi Pemanggilan Muhaimin ke KPK, Abdullah Hehamahua: KPK Lembaga Hukum, Bukan Alat Politik!

Tanggapi Pemanggilan Muhaimin ke KPK, Abdullah Hehamahua: KPK Lembaga Hukum, Bukan Alat Politik

时间:2025-05-26 04:22:24 来源:quickq加速器在哪下 作者:热点 阅读:132次

JAKARTA,quickq最新官方下载 DISWAY.ID -Mantan Penasihiat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua mengkritiki kondisi KPK saat ini. 

Kepada media, dia mengatakan bahwa tidak seharusnya KPK dijadikan sebagai alat politik, melainkan lembaga hukum.

Tanggapi Pemanggilan Muhaimin ke KPK, Abdullah Hehamahua: KPK Lembaga Hukum, Bukan Alat Politik

Tanggapi Pemanggilan Muhaimin ke KPK, Abdullah Hehamahua: KPK Lembaga Hukum, Bukan Alat Politik

“Saya 8 tahun di KPK dan saya koordinator penyusunan SOP di KPK, jadi saya tahu betul lika-liku, pada kesepakatan dengan DPR dulu bahwa menghadapi pemilu, pileg, pilpres, seseorang yang masuk pada KPK tidak dapat dipersangkakan,” ujar Abdullah Hehamahua saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 5 September 2023.

Tanggapi Pemanggilan Muhaimin ke KPK, Abdullah Hehamahua: KPK Lembaga Hukum, Bukan Alat Politik

BACA JUGA:Ketum Partai Masyumi Ahmad Yani Minta KPK Tak Bermain Politik

Tanggapi Pemanggilan Muhaimin ke KPK, Abdullah Hehamahua: KPK Lembaga Hukum, Bukan Alat Politik

“KPK tidak ingin dijadikan sebagai alat politik, tapi lembaga hukum. Setelah pilkada pilpres baru bisa diproses,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dia menilai apa yang saat ini terjadi kepada Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, tidak seharusnya diproses terlebih dahulu lantaran tengah dirinya tengah menghadapi tahapan Pemilu 2024.

Apalagi saat ini Cak Imin telah ditunjuk oleh Partai NasDem sebagai cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. 

Meskipun begitu, Abdullah Hehamahua menilai kondisi KPK sekarang telah berbeda jauh dengan dulu. Dia mengatakan bahwa saat ini KPK sudah menjadi milik Istana, yang artinya sudah dalam kendali presiden.

BACA JUGA:Sudah Bertemu Megawati, Ridwan Kamil Bakal Jadi Cawapresnya Ganjar? PDIP Akui Ini

Maka dari itu, seluruh aktivitas yang dilangsungkan oleh KPK harus melalui proses istana terlebih dahulu.

“Jadi kalau Cak Imin betul memenuhi persyaratan sudah terpilih jadi Wakil Presiden, bisa diproses, tapi hari ini anda tahu bahwa KPK itu sudah milik istana, jadi sehingga demikian maka semua melalui proses istana, ya kalau istana mau ya seperti itu,” jelas Abdullah Hehamahua.

“Misalnya ketika berada di kubu sana, KPK tidak apa-apa, begitu Cak Imin bergabung dengan Anies Baswedan ditersangkakan, seperti itu,” sambungnya.

Oleh karena itu, dia sudah mengimbau kepada Partai NasDem dan PKS untuk bersiap-siap menghadapi masalah tersebut dan berharap segera selesai.

BACA JUGA:KPP Bentuk Tim Pemenangan Anies-Muhaimin, Segera Lakukan Ini

  • 1
  • 2
  • »

(责任编辑:时尚)

相关内容
  • Beredar Foto Ferdy Sambo di Rumah, Ini Penjelasan Pengacara
  • Badan Bank Tanah Raih 14 Ribu Hektare untuk Rakyat, Tutup Tahun 2024 dengan Mencatatkan Rekor
  • Bank DKI Didemo Depan Balai Kota Sampai Menginap, Pramono: Itu Wajar
  • Doa dan Amalan 10 Hari Ramadan, Yuk Amalkan!
  • FOTO: Mereka yang Tampil Ciamik di Grammy Awards 2025
  • Bikin Rusuh dalam Demonstrasi Hari Buruh, Belasan Anarko Dikukut Polda Metro Jaya
  • Ngaku Bekas Orang Gila, Hercules Sebut Tak Takut Pada Gatot Nurmantyo
  • Parkir Liar di Jakarta Sulit Ditertibkan, Pengamat Singgung Ada Kesepakatan Politik Era Anies
推荐内容
  • Resep Lezat Lontong Cap Go Meh dan Makna Filosofis di Baliknya
  • Ramai Protes Usia Pensiun Pekerja Naik Jadi 59 Tahun, Kemnaker Buka Suara
  • Semanggi Tak Bercahaya Lagi, Pramono Geram Lampu Dicuri
  • Bonus Demografi Energi: Kisah Anak Muda yang Mengubah Indonesia Jadi Lebih Hijau
  • Risiko Kredit KPR Meningkat, OJK Soroti Tren PHK dan Perlambatan Ekonomi
  • Lagi Ramai di Media Sosial, Apa Itu 'Popo Siroyo'?