Mengingat Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas Era Jokowi

Proyek lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas(DPSP) di era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi harapan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Lima destinasi ini juga bagian dari program "10 Bali Baru", yang bertujuan menambah daya tarik agar turis yang berkunjung ke tanah air, bukan hanya ke Bali.

Adapun lima DPSP tersebut antara lain, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), Lombok atau Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Danau Toba di Sumatera Utara, dan Likupang di Sulawesi Utara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa pengembangan 5 DPSP adalah instruksi langsung Jokowi. Kemenparekraf diminta fokus mengembangkan infrastruktur dan ekonomi kreatif di 5 DPSP tersebut. Sandiaga juga mengungkap kenapa 5 DPSP itu yang dipilih.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, mengembangkan 5 DPSP tersebut menjadi tantangan besar, terutama ketika pandemi Covid-19 melanda dunia. Industri pariwisata sangat terdampak saat dunia dilanda pandemi.

Setelah pandemi berakhir dan industri pariwisata dunia berangsur pulih, sayangnya 5 DPSP itu dianggap belum menunjukkan hasil sesuai harapan, yakni mendongkrak kunjungan wisatawan ke tanah air. Lalu, apa sebenarnya kendala yang dihadapi 5 DPSP ini?

Pengamat Pariwisata Chusmeru menyampaikan bahwa gagasan awal membentuk lima DPSP agar terjadi persebaran wisatawan di beberapa daerah di Indonesia, sehingga tidak menumpuk hanya di Bali. Dia menilai itu tidak mudah, sebab banyak hal yang perlu diperhatikan agar sebuah destinasi selevel dengan Bali dan bisa dikunjungi banyak wisatawan.

"Sejauh mana suatu destinasi itu produk wisatanya mampu dijual di pasar wisata baik domestik maupun macam negara ya. Nah kalau Bali kan memang sudah sangat unggul ya produk wisatanya sehingga Bali tanpa promosi pun misalnya, produk wisatanya sudah banyak dikenal dunia. Kalau lima destinasi wisata super prioritas ini ingin dijadikan Bali baru, ya maka harus punya kekuatan pada produk wisatanya," jelas Chusmeru saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Pesona Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

"Artinya harus ada sesuatu yang spektakuler. Bali itu kan spektakuler karena menjadi satu destinasi wisata yang komplit. Orang datang ke Bali bisa menikmati apa saja. Alamnya bagus, view-nya, pemandangan sawahnya bagus, pantainya juga bagus, kemudian budayanya juga bagus, ekonomi kreatifnya juga bagus, komplet, orang datang ke Bali untuk menikmati apa saja," ucapnya.

Bali pun punya aksesibilitas yang memudahkan wisatawan untuk datang berkunjung, demikian juga dengan amenitas, di mana ketersediaan hotel yang layak hingga mewah serta tempat kuliner beragam mudah ditemui.

Bersambung ke halaman selanjutnya >>>>>> 

Lalu, bagaimana dengan lima DPSP?

Chusmeru berpendapat, soal produk spektakuler, Borobudur, Labuan Bajo dan Danau Toba termasuk, sedangkan Mandalika dan Likupang masih kesulitan mempopulerkan produk wisata unggulannya. Mandalika sangat tergantung pada event seperti MotoGP. Kendala yang hampir serupa terjadi pada Likupang.

"Ketika tidak ada MotoGP kemudian orang datang ke Mandalika mau ngapain? Kemudian ke Likupang juga selain menyelami bawah laut, apa lagi yang bisa dinikmati di sana? Ekonomi kreatifnya misalnya, kulinernya, budayanya, itu tidak bisa diperoleh oleh wisatawan," jelasnya.

Semestinya lima destinasi pariwisata super prioritas ini merupakan sebuah produk yang komplet, bukan hanya menjual alam dan budaya, melainkan juga atraksi dan ekonomi kreatif. Kendala ini yang dihadapi lima DPSP, terutama Mandalika dan di Likupang. Kendala lainnya adalah perihal aksesibilitas dan amenitas pada 5 DPSP tersebut, di mana itu terjadi pada Danau Toba, Likupang, dan Mandalika.

Yang perlu dicapai oleh 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas itu, menurut dia, bukan hanya banyak dikunjungi wisatawan, tapi juga length of stay atau lamanya wisatawan menetap di sebuah destinasi.

Di Bali, wisatawan bisa berhari-hari tinggal, karena Pulau Dewata menawarkan objek-objek menarik lain yang bisa dikunjungi. Sayangnya, beberapa DPSP tidak menawarkan hal serupa, seperti Likupang dan Mandalika, sehingga membuat length of stay rendah, termasuk juga spending money wisatawan yang kurang tinggi.

Persoalan lain dari 5 DPSP yakni promosi, yang sebenarnya masalah klasik di tingkat nasional maupun di daerah. Banyak objek wisata di daerah yang punya potensi tapi kunjungannya rendah karena anggaran promosi rendah, sehingga tidak bisa dimaksimalkan. Indonesia punya kelemahan pada promosi pariwisata di level internasional dan alasannya anggaran.

Pesona wisata Likupang di Sulawesi Utara. (iStockphoto/Ryan Melandie)

"Bicara pariwisata masalah nasional itu kan juga persoalan sinergisitas ya artinya koordinasi antar kementerian itu kan penting. Selama ini ketika berbicara sektor pariwisata memang ada kelemahan dalam koordinasi antar kementerian sehingga seolah-olah Kemenparekraf berjuang sendirian untuk mengembangkan dan memajukan satu destinasi," papar Chusmeru.

"Padahal, ketika berbicara infrastruktur itu kan bukan urusannya Kemenparekraf, itu kan urusan KemenPUPR misalnya. Kemudian urusan yang berkaitan dengan transportasi misalnya itu kan urusan Kementerian Perhubungan bukan urusan Kemenparekraf. Ini kan perlu sinergisitas antar kementerian untuk mengembangkannya," sambungnya. 

Dengan sederet persoalan pada 5 DPSP tersebut, program ini akan dilanjutkan pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto mulai Oktober 2024. Sandiaga juga sudah menyatakan kelanjutan proyek lima DPSP ini di bawah pemerintahan baru.

Direktur Pemasaran Reg 1 Asia-Pasifik Kemenparekraf, Raden Wisnu Sindhutrisno juga mengungkapkan mengenai adanya lima DPSP baru lainnya yang siap dikembangkan pemerintah di antaranya, Raja Ampat di Papua Barat, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.