Namanya Juga BuzzeRp Tentu Saja Kerjanya Tidaklah Gratis
Keberadaan BuzzerRp dianggap lebih banyak mudharatnya serta keberadaannya merusak ruang digital. Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto yang setuju dengan ajakan senior ekonom, Rizal Ramli (RR) karena buzzerRp merupakan sampah demokrasi.
"Keberadaan penggaung atau BuzzerRp lebih banyak mudharatnya, keberadaan mereka merusak ruang digital, mendistorsi ruang demokrasi dan merusak kohesifitas kebangsaan," ujar Satyo dikutip dari RMOL, Rabu (16/6).
Apalagi kata Satyo, dalam beberapa peristiwa politik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, segelintir BuzzerRp memanfaatkan ruang digital untuk melakukan desepsi atau tindakan penyusupan.
Bahkan bacaan Satyo BuzzerRP difungsikan untuk alat pembunuhan karakter, menyebarkan hoax hingga menebar kebencian. Analisa Satyo, apa yang telah dikerjakan BuzzerRP tidaklah gratis.
Menurut pandangan Satyo, sampai saat ini BuzzerRP terkesan kebal hukum. Sebabnya cabang kekuasaan saat ini kerap menjadi operator BuzzerRP.
"Namanya juga BuzzeRP tentu tidak lah gratis. Berbagai upaya telah ditempuh untuk meredakan gerak BuzzerRp yang destruktif, namun kadang keadilan hukum tidak sanggup menjangkau mereka akibat hukum tidak independen," pungkas Satyo. (RMOL)
(责任编辑:探索)
- Hari Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan
- Respon Menaker Soal Korban Judi Online Masuk Penerima Bansos
- Wanita Ini Melancong Kilat dari London ke Milan Cuma buat Makan
- Airlangga Hartarto Ungkap Ridwan Kamil Sudah OTW Menuju Pilkada DKI
- Hari Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan
- Sudah Diusung Gerindra, PDIP Berusaha Kadernya Jadi Pendamping Khofifah di Pilgub Jatim
- KIP Sebut BP Tapera Bisa Dijerat Pidana Jika Akses Informasi Soal Program Tapera Dihambat
- Warga Pesanggrahan Berharap Sandiaga Bermental Jawara
- FK Undip Akui Belum Ada Batasan Jam Kerja PPDS, di AS 80 Jam Per Minggu
- FOTO: Piknik Bebas Plastik di Akhir Pekan
- Wacana Amandemen UUD 1945, Nasdem: Jangan Bermain
- Kota Wisata Ini Disambar Petir 58 Ribu Kali, Turis Kalang Kabut
- Puan Maharani Absen di Rapat Paripurna Revisi UU Pilkada, Penuhi Undangan Parlemen Hongaria
- Polri Sudah Periksa 16 Saksi Pelapor Ahok
- Bingung dengan Istilah KIM Plus di Pilkada Jakarta, Cak Imin: Tidak ada Kimchi, Tidak ada Jong Un
- Gawat! Oknum ASN Ditangkap Satgas Damai Cartenz Gegara Jadi Pemasok Senjata Api untuk KKB
- Jelang 135 Hari Terakhir Pemerintahan Jokowi, Dijuluki Bapak Pengendali Inflasi
- Bursa Eropa Menguat, Investor Soroti Ancaman Sanksi Trump ke Putin
- 1 Januari 2025 Kenaikan PPN 12 Persen Berlaku, Sri Mulyani Serahkan ke Pemerintahan Prabowo
- FOTO: Kala Santorini Kebanjiran Turis